Oleh Didik Dwi Praptono

Sempat menjalani perawatan sekitar tiga minggu, Sabtu (6/3) lalu, sekitar pukul 00.00, Gung Wah sapaan I Gusti Ngurah Wahyunda, akhirnya berpulang. Berita atas kepulangannya pun mengagetkan kawan juga sesama aktivis korban narkoba dan HIV/AIDS di Bali.

—

KALAU sebelumnya Bali kehilangan “paman” bagi para mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (Napza), atas berpulangnya Direktur Yayasan Kemanusiaan Bali (Yakeba), Bob Monkhouse atau yang akrab disapa Uncle Bob, hari Minggu (7/2) kemarin duka kembali menyelimuti ranah pegiat Napza, saat pengabenan jenazah.

(more…)

Setelah dirawat selama tiga pekan, I Gusti Ngurah Wahyunda, 30 tahun, meninggal Jumat malam di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Wahyunda adalah Koordinator Ikatan Korban Napza (IKON) Bali, kelompok korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) untuk mereka. Wahyu dan IKON merupakan bagian dari sejarah perjuangan kelompok terpinggirkan tersebut di Bali, bahkan Indonesia.

Lahirnya IKON tak bisa dilepaskan dari maraknya program penanggulangan HIV/AIDS di Bali, terutama di bidang pengurangan dampak buruk (harm reduction). Program ini dilaksanakan di kalangan pengguna Napza dengan jarum suntik atau injecting drugs user (IDU). Ada tiga LSM pelaksana harm reduction di Bali yaitu Yayasan Hatihati, Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), dan Yayasan Mata Hati.

(more…)

Oleh Yayuk Fatmawati

Permasalahan gender ,merupakan persoalan yang akut di Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi munculnya gerakan perempuan di negeri ini. Tak pelak gerakan perempuan mampu menaikan isu-isu keberpihakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun belum terlalu mencapai hasil yang maksimal, namun patut diakui bahwa isu gender terutama isu terhadap keberpihakn terhadap perempuan menjadi isu yang cukup fundamental dalam setiap dinamika kemasyarakatan maupun sistem ketatanegaraan.

Namun di tengah kemajuan gerakan perempuan dalam mendorong upaya-upaya keberpihakan perempuan, terdapat fakta yang masih miris di beberapa sektor termasuk dalam penanganan terhadap korban napza perempuan. Sebagaimana masalah yang dihadapi perempuan, ketimpangan perlakuan terhadap korban napza perempuan, kurang lebih juga disebabkan faktor yang sama yakni  system budaya dan kemasyaraakatan yang patriaki menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal inipun berpengaruh secara penuh terhadap pemahaman bagi keberadaan korban napza perempuan.

Terlebih sejak awal tahun 80-an, masyarakat belum banyak mengetahui secara detail mengenai penggunaan napza dan resiko akibat penggunaannya. Akibat system masyarakat yang patriaki, korban napza selalu identik dan lekat dengan laki – laki. Membayangkan seorang pengguna napza selalu terbayang laki-laki yang berpenampilan urakan, kurus dan sangat maskulin. Dan jarang mengaitkannya dengan perempuan.

(more…)

Oleh Anton Muhajir

Bali kehilangan paman para mantan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza), Bob Monkhouse. Uncle Bob, demikian panggilan akrabnya, meninggal Minggu sore kemarin di Tabanan akibat serangan jantung.

Hingga pada akhirnya hidupnya, Bob adalah Direktur Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), pusat rehabilitasi bagi pecandu Napza di Bali. Bob mendirikan Yakeba pada 10 April 1999.

Sebelumnya, warga Australia ini pernah mengalami ketergantungan baik pada alkohol maupun Napza lain sejak 1987. Kecanduannya inilah yang membuat dia jatuh bangun. Pernah jadi guru bahasa Inggris di salah satu uiversitas di Bali, karyawan di perusahaan minyak di Kalimantan, hingga terakhir membuat hotel melati di Tabanan, Bali.

(more…)

Oleh A.A. Eka Dharmika

Sejak tahun tahun 1997 dengan diundangkannya Undang-undang No.22 tahun 1997 Indonesia menempatkan regulasi ini sebagai norma hukum untuk memberantas peredaran NAPZA dan juga secara mutatis mutandis mendukung gerakan war on drug sebagai bagian gerakan internasional yang mulai digalakkan  di Indonesia pada tahun 2000. Dalam undang-undang ini memuat secara limitatif bagaimana memberantas peradaran napza beserta sanksi hukumnya. Perjalanan regulasi secara yuridis ini ternyata membuat paradigma kriminalisasi korban napza terlanggengkan karena pada prinsipnya pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Narkotika tersebut mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kriminalisasi merupakan suatu proses di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses tersebut berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana (Soerjono Soekanto,1985). Praktek kriminalisasi penyalahgunaan napza justru menimbulkan masalah baru. Fakta di lapangan menunjukkan orang-orang yang tertangkap karena membawa satu butir ekstasi lalu diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara setelah keluar dari penjara sebagian besar tidak sembuh seperti yang diharapkan tapi malah meningkat kualitas penggunaan napzanya.

Yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim  untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukanya rehabilitasi.  Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu napza, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara napza.

(more…)

by Anton Muhajir

Drug users in Asia and Pacific regions face discrimination and limited access to proper medical treatment since many of these countries still regard human rights as minor problems, a forum was told Thursday.

“It requires comprehensive policy changes at the national, regional and international levels to enable these persons to receive needed medications and treatments,” said a speaker in a forum on Injecting Drug Users (IDU), with the theme Reform: Toward Human Rights Drug Policy, in Sanur, as part of the 9th International Congress on AIDS in the Asia-Pacific.

Dean Lewis, a member of the Asian Network for People who Use Drugs (ANPUD), told the forum that harm reduction was among the efforts to reduce negative impact among IDU persons.

(more…)

STATEMENT AND RECOMMENDATION OF THE PEOPLE WHO USE DRUGS FORUM-PRE CONGRESS ICAAP IX
SANUR BEACH HOTEL, 8 AUGUST 2009

The People who Use Drugs Forum with all clarity is aware that global polical and economical policies are at the root of the problems that have brought social, economical, cultural and health harms towards drug users.

1. The superpower nations are dominating the Asian Pacific region through treaties and agreements at international and regional levels to put pressure upon our governments and determining our Drug Laws;

2. International agreements are made based on interests of political and economical nature, therefore distancing drug use of the Asian Pacific social and cultural context;

3. The greatest harms as results are : imprisonment, extortion and abuse of power – therefore human rights violation, all in the name of drug control

(more…)

Oleh Anton Muhajir

Pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza) di kawasan regional Asia Pasifik masih menghadapi masalah terkait dengan akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan di negara-negara kawasan ini belum menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar. Perlu ada kebijakan di tingkat nasional dan lokal selain juga keterlibatan pengguna Napza untuk mewujudkan perubahan layanan kesehatan yang lebih manusiawi pada pengguna Napza.

Masalah ini mengemuka dalam forum diskusi injecting drug user (IDU) bertema Reform: Toward Human Right Based Drug Policy di Sanur Bali pada Sabtu (8/8). Forum para pengguna napza dengan jarum suntik (penasun) dalam rangka The 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pasific (ICAAP 9) itu diikuti sekitar 100 orang dari jaringan IDU di Asia dan Pasifik termasuk Australia, India, dan Cina.

Dean Lewis, anggota Asian Network for People who Using Drug (ANPUD), mengatakan harm reduction sebagai upaya untuk mengurangi pengurangan dampak buruk di kalangan IDU masih belum menjadi strategi nasional di sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

(more…)

by Anissa S. Febrina

During her bleak past – seven hard years as a drug addict – Dania (not her real name) tried all kinds of drugs. She also tried all types of rehabilitation centers.

“The one place I haven’t been to is prison,” said the 35-year-old, who confessed to having her well-off family bail her out to escape the authorities when she was arrested back in 2005.

“There was some agreement and my parents told the officer that they would send me to rehab instead.”

Now, addicts like Dania no longer have to make any such “agreement”, as the Supreme Court has advised judges to send convicted drug users to rehabilitation centers instead of prisons.

(more…)

by Luh De Suriyani

Hundreds of students, social workers and NGOs activists celebrated the Nusantara AIDS Vigil (MRAN) 2009 on Saturday night by issuing a five-point statement, demanding that the health institution stops discriminating against people with HIV/AIDS and asking the government to be more transparent in developing AIDS mitigation programs.

The local Drugs’ Victims Association (IKON) initiated the statement in the annual gathering that took place at the Puputan Badung square in downtown Denpasar.

The first point of the statement asked all the relevant government agencies to be more thorough in developing their HIV/AIDS mitigation programs so as to create a more effective and coherent program and to prevent unnecessary duplications and overlappings.

(more…)