Tulisan ini ditujukan sebagai bahan refleksi individu maupun organisasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan AIDS, dan juga atas situasi yang terjadi di Indonesia pada umumnya.

Karena upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ’secara komprehensif’ dalam rangka menanggulangi AIDS ternyata belum mampu membendung laju epidemi itu sendiri. Data yang dilaporkan dari sumber-sumber resmi selalu saja menunjukkan kenaikan kasus dari tahun ke tahun.

Masyarakat dituding tidak dapat menerima upaya-upaya penanggulangan AIDS dengan menstigma pengidap HIV sebagai orang yang tidak bermoral, menolak penyediaan suntikan steril karena dianggap melegalkan narkoba, dll. Padahal, benar tidaknya tudingan tersebut boleh jadi karena sejumlah praktisi di bidang ini tidak pernah melibatkan masyarakat dan malah mengeksklusifkan diri dengan jargon-jargon asing yang ditelan bulat-bulat tanpa melalui proses pemahaman terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

(more…)

Memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS) hari ini, beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penanggulangan AIDS di Bali menyerukan agar Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) tidak terus dijadikan objek. Mereka ingin agar ODHA lebih dilibatkan dalam penanggulangan AIDS di Bali.

Ikatan Korban Napza (IKON) Bali, komunitas injecting drug user (IDU) di Bali lewat pernyataan sikapnya meminta agar pemerintah, LSM, maupun lembaga penanggulangan AIDS lainnya menghentikan segala program yang menjadikan orang yang terinfeksi HIV sebagai objek. “Upaya melibatkan ODHA saat ini hanya bersifat formalitas. ODHA diundang rapat tapi hanya untuk menyatakan setuju dengan program yang akan dilakukan pemerintah maupun LSM,” kata I Gusti Ngurah Wahyunda, Koordinator IKON Bali.

(more…)

Ingatlah baik-baik nama dan pangkat pelaku kekerasan pada Anda atau teman Anda. Kalau tidak tahu nama dan pangkatnya, cobalah ingat ciri-ciri fisik pelaku tersebut. Bentuk muka, tinggi badan, bahkan kumis pelaku itu ternyata penting juga untuk mengungkap kekerasan yang terjadi pada pengguna Napza.

Oktober lalu, Ikatan Korban Napza (IKON) Bali hadir dalam diskusi internal bersama Sara Davis, pendiri dan aktivis Asia Catalyst, lembaga advokasi korban kekerasan yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Meski berbasis di New York, Asia Catalyst justru lebih banyak memantau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara-negara Asia seperti Thailand, Kamboja, China, dan Burma. Diskusi juga diikuti Performa Semarang dan East Java Action (EJA), dua jaringan IKON di Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI).

(more…)

Kue ulang tahun menandai dua tahun umur Ikatan Korban Napza (IKON) Bali minggu awal September ini. Ya, tidak terasa, komunitas korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza) di Bali sudah berusia dua tahun. Usia yang sangat muda. Kalau bayi, dia sedang belajar menata satu dua kata. Sudah bisa berjalan, bahkan berlari. Tapi kadang dia masih jatuh karena kurang hati-hati.

Begitu pula IKON Bali. Di usia yang dua tahun ini, IKON Bali pun masih tertatih-tatih. Kami masih terus belajar meneriakkan tuntutan untuk mengubah sistem agar lebih adil pada kami. Di sisi lain, kami juga sekali dua harus bangun kembali setelah terjatuh.

(more…)

Anton Muhajir , Contributor, Denpasar |Thu, 09/11/2008 11:04 AM | Surfing Bali

In response to a recent government regulation that designated state health workers as the only people officially allowed to distribute syringes and needles to IDUs (Injecting Drugs Users), Bali’s HIV/AIDS non-governmental organizations have developed a new strategy.

Prior to the issuance of the regulation, NGO outreach workers were responsible for distributing needles directly to local IDU communities that participated in government-condoned NEP (Needle Exchange Program) pilot projects.

(more…)

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada pecandu, menjadi salah satu tekad dan perjuangan IKON Bali untuk menghapus cap buruk yang selalu melekat pada diri pecandu dan orang dengan HIV/AIDS [ODHA]. Kami selalu dianggap sebagai biangnya kejahatan, diperlakukan bak pencuri, perampok dan pendusta. Praktis kekerasan dan kesewenang-wenangan dianggap hal yang patut dan layak diterima oleh pecandu

Padahal pecandu adalah bagian dari masyarakat juga, yang mempunyai hak untuk dilindungi dan berhak mendapat perawatan, pengobatan serta rehabilitasi yang manusiawi. Penjara bukan solusi tepat buat pecandu karena mereka hanyalah korban dari ketidaktahuan tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan. Ada dan tiadanya narkoba di Indonesia bukanlah tanggung jawab pecandu.

(more…)

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (Napza) harus terlibat dalam pengorganisasian. Dengan demikian, pengguna Napza sebagai kelompok yang terdampak Napza bisa mendorong tata pemerintahan yang lebih baik dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS.

Demikian salah satu hasil diskusi sesi pada hari kedua Pekan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Makassar, Selasa (17/6). Diskusi bertema Pengorganisasian Kelompok Terdampak Napza itu menghadirka pembicara Koordinator Ikatan Korban Napza (IKON) Bali I Gusti Ngurah Wahyunda, Ketua Dewan Nasional Jaringan Advokasi Harm Reduction (Jangkar) M Sophian Ihramsyah, Direktur Eksekutif Yayasan Spiritia Daniel Margurai, dan Warga Peduli AIDS Kiaracondong Bandung Tati Hartati.

(more…)

Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Napza) berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Sebab sudah terbukti penjara tidak bisa menyelesaikan ketergantungan pengguna Napza. Sebaliknya, penjara malah mempermudah pengguna untuk mendapatkan narkoba. Demikian kesimpulan diskusi Keadilan Hukum bagi Pengguna Napza pada hari pertama Pertemuan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Ruang Azalia, Senin (16/6).

Simplexius Asa, pembicara yang mewakili pengamat hukum dari Kupang, mengatakan bahwa hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika hanya menempatkan pengguna Napza sebagai pelaku tindak kriminal. Tidak hanya pada pengguna tapi bahkan pada keluarga dan temannya. “Tapi apa tindakan jahat yang sudah dilakukan mereka. Masa hanya diam sudah dianggap sebagai pelaku tindak criminal,” kata Simpex, panggilannya.

(more…)

Sepuluh tahun pelaksanaan program harm reduction (HR) di Indonesia, ternyata kurang memberi tempat pada pecandu Napza sebagai subjek. Karena itu Pekan Nasional Harm Recution (PNHR) II tahun ini berusaha memberi tempat agar pengguna Napza bisa lebih banyak terlibat. Karena itu, tema PNHR II adalah Saatnya Memanusiakan Pengguna Napza.

Inang Winarso dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers di Hotel Clarion Makassar, Minggu [15/6/08]. Jumpa pers itu dalam rangka PNHR II di Makassar, 15-18 Juni 2008.

(more…)

Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI) berganti nama jadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia. Perubahan itu dihasilkan dalam diskusi Community Forum jaringan pengguna Napza tersebut di Hotel Clarion, Makassar, Minggu [15/6/08]. Perubahan nama dari pengguna menjadi korban ini diharapkan bisa mengubah persepektif orang lain pula bahwa pengguna narkoba adalah korban, bukan pelaku tindak kriminal.

“Pengguna Napza adalah korban dari kebijakan yang tidak pernah berpihak pada pengguna,” kata Liliani, Community Organizer IPPNI. Mudahnya orang untuk mendapatkan Napza di pasaran adalah bukti bahwa pengguna adalah korban.

(more…)