Oleh Yayuk Fatmawati

Permasalahan gender ,merupakan persoalan yang akut di Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi munculnya gerakan perempuan di negeri ini. Tak pelak gerakan perempuan mampu menaikan isu-isu keberpihakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun belum terlalu mencapai hasil yang maksimal, namun patut diakui bahwa isu gender terutama isu terhadap keberpihakn terhadap perempuan menjadi isu yang cukup fundamental dalam setiap dinamika kemasyarakatan maupun sistem ketatanegaraan.

Namun di tengah kemajuan gerakan perempuan dalam mendorong upaya-upaya keberpihakan perempuan, terdapat fakta yang masih miris di beberapa sektor termasuk dalam penanganan terhadap korban napza perempuan. Sebagaimana masalah yang dihadapi perempuan, ketimpangan perlakuan terhadap korban napza perempuan, kurang lebih juga disebabkan faktor yang sama yakni  system budaya dan kemasyaraakatan yang patriaki menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal inipun berpengaruh secara penuh terhadap pemahaman bagi keberadaan korban napza perempuan.

Terlebih sejak awal tahun 80-an, masyarakat belum banyak mengetahui secara detail mengenai penggunaan napza dan resiko akibat penggunaannya. Akibat system masyarakat yang patriaki, korban napza selalu identik dan lekat dengan laki – laki. Membayangkan seorang pengguna napza selalu terbayang laki-laki yang berpenampilan urakan, kurus dan sangat maskulin. Dan jarang mengaitkannya dengan perempuan.

(more…)

Sumber Petisi Online

Meminta perhatian yang besar kepada Yth:

Presiden Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kami, yang menandatangani petisi ini, menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia telah melanggar Hak Asasi setiap manusia untuk dapat hidup sehat dan bebas dari rasa takut sebab Undang-Undang ini telah bersifat sangat represif terhadap pengguna Narkotika dengan memidanakan semua orang yang berhubungan dengan penggunaan narkotika, termasuk keluarga dan teman-temannya, tanpa memperhatikan aspek kesehatan bagi mereka yang telah menkonsumsi narkotika.

Dalam undang-undang ini, pelaksanaan program Harm Reduction untuk mengurangi tingkat infeksi di kalangan pengguna Narkotika suntik juga telah mengalami hambatan sebab tercantum di dalamnya ancaman pemidanaan bagi mereka yang bergerak di dalam layanan jarum suntik steril.

(more…)

Ibu Ketua Komisi Narkotika dan Zat Adiktif dari Badan PBB
Ratu dari Negara Swedia,
Direktur Komisi,
Direktur UNODC,
Perwakilan dari pejabat tingkat tinggi dari negara-negara dunia.

Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih atas keramahtamahan dari pemerintah dan dari rakyat Austria atas penyelenggaraan pertemuan ini, yang menunjukkan rasa tanggung jawab atas umat manusia. Sebuah pertemuan yang diadakan dengan mengatasnamakan upaya melawan peredaran gelap zat-zat Napza..

Saya menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan kehadiran saya pada pertemuan tingkat internasional ini. Sehingga dengan segala hormat saya meminta kepada anda agar dilakukan koreksi atas kesalahan sejarah yang ada di sini. Sebuah kesalahan yang dapat ditemukan pada Konvensi Tunggal tahun 1961 dari PBB mengenai daun COCA.

Kesalahan ini dapat ditemukan pada Kalimat ke-12 dari Artikel 49, dengan pernyataan berikut, “Pengunyahan [chewing] daun Coca harus dihapuskan dalam kurun waktu 25 tahun sejak diberlakukannya Konvensi ini.”

Di samping itu, pada Judul 1 (c) dari Artikel 49 dikatakan bahwa, “Salah satu pihak pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau penetapan, memiliki hak untuk mengizinkan dengan sementara di salah satu dari wilayah negaranya pengunyahan daun Coca”.

(more…)

by Anton Muhajir

Drug users in Asia and Pacific regions face discrimination and limited access to proper medical treatment since many of these countries still regard human rights as minor problems, a forum was told Thursday.

“It requires comprehensive policy changes at the national, regional and international levels to enable these persons to receive needed medications and treatments,” said a speaker in a forum on Injecting Drug Users (IDU), with the theme Reform: Toward Human Rights Drug Policy, in Sanur, as part of the 9th International Congress on AIDS in the Asia-Pacific.

Dean Lewis, a member of the Asian Network for People who Use Drugs (ANPUD), told the forum that harm reduction was among the efforts to reduce negative impact among IDU persons.

(more…)

STATEMENT AND RECOMMENDATION OF THE PEOPLE WHO USE DRUGS FORUM-PRE CONGRESS ICAAP IX
SANUR BEACH HOTEL, 8 AUGUST 2009

The People who Use Drugs Forum with all clarity is aware that global polical and economical policies are at the root of the problems that have brought social, economical, cultural and health harms towards drug users.

1. The superpower nations are dominating the Asian Pacific region through treaties and agreements at international and regional levels to put pressure upon our governments and determining our Drug Laws;

2. International agreements are made based on interests of political and economical nature, therefore distancing drug use of the Asian Pacific social and cultural context;

3. The greatest harms as results are : imprisonment, extortion and abuse of power – therefore human rights violation, all in the name of drug control

(more…)

Sekitar 30 korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) yang tergabung dalam Ikatan Korban Napza (IKON) Bali melakukan aksi demonstrasi pada Jumat (26/6) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Selain membagi-bagikan bunga mawar pada hakim dan pengunjung PN, mereka juga meminta agar para hakim di PN Denpasar segera melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 27 tahun 2009 tentang penerapan vonis rehabilitasi bagi korban Napza.

Aksi itu sendiri dilakukan untuk menyambut hari Anti Narkotika (HANI) 2009 yang juga hari Anti Penyiksaan yang jatuh pada hari ini, Jumat (26/6).

IKON Bali mendatangi PN Denpasar untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan penerbitan SEMA no 7 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Surat edaran ini dikeluarkan pada 17 Maret 2009 oleh Mahkamah Agung dan ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

(more…)

Petisi Ikatan Korban Napza (IKON)
Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika (HANI)
Dan Hari Anti Penyiksaan 2009

Dari beberapa sumber yang diperoleh pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau ganguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif viktimologi  terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat Abdul Fateh, adalah dalam tipologi; “false victims yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri’.

(more…)

Menyambut Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) 2009, sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Ikatan Korban Napza (IKON) Bali melakukan aksi Topeng. Aksi ini dilakukan bersamaan dengan perayaan MRAN 2009 yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar di Lapangan Puputan Badung, Sabtu (23/5).

Tema MRAN 2009 kali ini adalah “Together, We are the Solution”, yang mengandung arti keterlibatan semua pihak. Namun menurut IKON Bali Saat ini banyak bentuk keterlibatan yang dilakukan masih menggunakan “Topeng”.  Akiabtnya penanggulangan HIV dan AIDS akan tersendat-sendat dan diskriminasi pun tidak akan pernah hilang.

Keterlibatan yang diharapkan oleh IKON Bali adalah keterlibatan yang harus didasari oleh hati nurani yang tulus, bukan keterlibatan yang berlindung dibalik “Topeng”. Ini terlihat dalam Petisi yang diserukan oleh IKON Bali dalam acara tersebut.

(more…)

by Anton Muhajir
Published at Asia Report

For Agus, fictitious name, the end of life was not the end of a journey. As a former injection drug user (IDU), he faced a new problem when he passed away. Two days ago, the IDU died from complications arising from AIDS. Often in Bali, a person who dies is the responsibility of not only their families, but also of the traditional local community, called banjar.

Normally, this care consists of bathing, burying, cremation, and a traditional farewell ceremony. But not for Agus.  Agus’s body was rejected not only by his family, but by his community, as well.

Fortunately, Agus still had many friends: fellow users and former IDU and people living with HIV and AIDS (PLWHA).  So, these friends brought Agus’s body back to Sanglah Hospital, the biggest hospital in the Province of Bali, Indonesia, where it was treated.  About a week before, the same story happened with Budi (not real name), another of the PLWHA in Bali. Because of his HIV/AIDS status, Budi’s body was also rejected by the residents.

(more…)

Oleh I Wayan “Gendo” Suardana

I. Sekapur Sirih
Semenjak Indonesia membentuk regulasi mengenai Napza terkait dengan perang terhadap Napza, beribu-ribu bahkan berjuta-juta pengguna Napza ada dalam posisi yang tidak sebenarnya. Paradigma Negara yang menempatkan pengguna Napza sebatas hanya dalam kedudukannya sebagai pelaku kejahatan dapat terlihat secara jelas dalam berbagai regulasi nasional tentang NAPZA.

Paradigma yang dianut oleh Indonesia selama ini harus diakui sebagai factor utama dari terjadinya praktik dehumanisasi terdap pengguna napza. Paradigma Negara yang steoritif terhadap pengguna napza menular dan membentuk paradigma yang sirama kedalam masyarakat. Sehingga pengguna napza dituduh sampah, penjahat, dan berbagai stigma yang bersifat diskriminatif dan berujung kepada dehumanisasi. Lalu selesaikah persoalan? Ternyata  praktik dehumanisasi tetap terjadi namun prevelensi penyalahgunaan napza tidak pernah menurun secara signifikan.

(more…)