Oleh Wayan Agus Purnomo

Sudah bukan rahasia lagi, penjara bukanlah tempat yang kondusif bagi pengguna narkoba. Dalam artian, penjara bukan menjadi jawaban untuk membantu pecandu narkoba untuk mencapai kesembuhan. Sudah menjadi rahasia umum pula, kalau pecandu narkoba bisa “naik pangkat” ketika sudah pernah mencicipi dinginnya lantai penjara. Awalnya hanya pengedar kemungkinan besar bisa menjadi bandar. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan awal pemidanaan bagi pecandu narkoba, memberi efek jera. Alih-alih menjadi kapok, pecandu nakoba justru bisa menjadi rantai baru bagi peredaran narkoba.

Tidak usah jauh-jauh. Tertangkapnya KPLP Kerobokan akibat tersandung kasus narkoba bisa dijadikan parameter. Pihak yang seharusnsya menjadi pengawas agar bisa menimalisir peredaran narkoba justru berbisnis narkoba. Tentu bisa dibayangkan betapa kronisnya bisnis peredaran narkoba dalam penjara. Penjara bukan tempat yang bersahabat bagi pecandu untuk mencapai kesembuhan. Sehingga, diperlukan sistem terpadu yang lebih memiliki daya dukung bagi pecandu narkoba untuk mengatasi ketergantungannya. Kenyataan ini menjadi bukti sahih bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen lapas terkait dengan narkoba.

Hasil penelitian terhadap napi narkoba di lapas dan Rumah Tahanan Negara, hasil kerja sama Bada Pusat Statistik dengan Badan Narkotika Nasional tahun 2006 menemukan sebanyak 8,7 persen dari 1868 responden penghuni lapas pernah memakai narkoba. Artinya, sebanyak 162 orang napi pernah memakai narkoba. Bayangkan berapa jumlah pemakai narkoba dalam penjara jika di dibandingkan dengan jumlah napi sesungguhnya. Namun hasil penelitian bisa saja berbeda dengan kenyatan yang ditemui di lapangan. Bukan tidak mungkin pemakai narkoba di penjara persentasenya jauh lebih besar. Bahkan 4,4 persen pernah melakukan transaksi narkoba dalam penjara dan 9,5 persen responden mengaku pernah ditawari narkoba oleh sesama narapidana.

(more…)

Oleh Wayan Agus “Lenyot” Purnomo

Sebagai kaum minoritas (minority society), pecandu narkoba sangat rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apalagi, ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Stigmasisasi dan diskriminasi merupakan hal lumrah yang harus diterima.

Berdasarkan data yang diterima oleh Yayasan Kesehatan Bali sampai dengan pertengahan Desember 2007, sebanyak 39 orang korban penyalahgunaan narkoba pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Sebanyak 35 orang diantaranya atau 30 persen dari jumlah responden mengakui pernah mendapat kekerasan fisik dari aparat. Kekerasan fisik ini, seluruhnya dilakukan oleh kepolisian. Reformasi kepolisian yang digaungkan pasca reformasi untuk lebih melakukan pendekatan sipil kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum ternyata tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Polisi dalam melakukan penyelidikan dan memeriksa pecandu narkoba justru lebih didominasi dengan pendekatan keamanan berupa penganiayaan secara fisik.

(more…)

Sumber Kompas

Jakarta, Kompas - Kerapuhan di birokrasi, termasuk di lembaga penegak hukum, menjadikan Indonesia dianggap sangat cocok sebagai salah satu lokasi industri narkoba internasional. Dengan kesadaran penuh, sindikat narkoba internasional memanfaatkan berbagai institusi formal negara yang mudah “dibeli”.

Hal itu dipaparkan secara terpisah oleh kriminolog dari Universitas Indonesia, yakni Erlangga Masdiana, Adrianus Meliala, dan Ronny Nitibaskara.

(more…)

Sumber Kompas (24/11/2007)

Oleh Khairina

Orang bilang, pencandu narkoba—sekeras apa pun dia berusaha—tidak bisa sepenuhnya sembuh. Pencandu narkoba selalu identik dengan kekerasan, bertingkah seenaknya, mengganggu orang lain, dan merusak. Itu sebabnya, stigma negatif dan cap sebagai sampah masyarakat selalu melekat di dahi para pencandu narkoba.

Stigma negatif itu yang akhirnya kembali membuat seorang mantan pencandu narkoba kembali terpuruk. Perasaan kesendirian, tak punya kawan, membuat mereka kembali terbenam dalam gelimang narkoba. Hanya segelintir mantan pencandu yang berhasil menata kembali hidupnya walau harus lewat perjuangan keras dan berliku.

Ivan Winandar (30-an) adalah salah satu mantan pencandu yang berhasil lepas. Pria yang pernah sepuluh tahun menjadi pencandu narkoba itu kini bahkan memilih menjadi pendamping (counsellor) bagi para pencandu narkoba yang ingin sembuh. Ivan dan 11 rekannya mengelola Halmahera House, rumah rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta.

(more…)

Sumber Kompas (24/11/2007)

Ketika aktor Roy Marten ditangkap di Surabaya karena tersandung kasus narkoba untuk kedua kalinya, kalangan pekerja infotainment ibarat mendapat durian runtuh. File lama dibuka ulang. Sederet nama artis yang sebelumnya berurusan dengan pihak berwajib lantaran terkait kasus serupa didedahkan kembali ke ruang publik.

Akibat gencarnya penayangan kasus narkoba di kalangan artis, muncul kesan bahwa kehidupan para artis sangat dekat dengan obat-obat terlarang. Seolah-olah sebagian besar artis Indonesia adalah pencandu narkoba.

“Padahal jumlah yang terlibat itu kecil sekali. Paling cuma dua persen. Tetapi karena artis tergolong public figur, dan begitu ada yang tersangkut langsung kasusnya disorot selama berhari-hari, di-blow up habis, kesan buruk itu pun tak terelakkan,” kata Anwar Fuady, Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia (Parsi).

(more…)

Sumber Jawa Pos

Pemidanaan Anak Pemakai Narkoba Bukan Jalan Terbaik

JAKARTA - Diskresi yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto agar pengusutan anak-anak korban narkoba tidak diperlakukan seperti tersangka disambut positif Jaksa Agung Hendarman Supandji. Dia menegaskan, selaku penyidik, polisi memang memiliki kewenangan diskresi yang bisa menjadi alasan pemaaf dalam penanganan kasus pidana.

Sebagaimana diberitakan kemarin (11/11), sebuah terobosan hukum di bidang pemberantasan narkoba lahir di Gedung Graha Pena Jawa Pos, Surabaya . Sabtu lalu, saat penandatanganan MoU kerja sama antara Grup Jawa Pos dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Sutanto menginstruksikan agar seluruh jajaran kepolisian tidak serta merta menjadikan anak di bawah umur sebagai tersangka narkoba.

“Saat ini, saya membuat diskresi bahwa para pemakai narkoba, terutama anak-anak, jangan diperlakukan seperti tersangka. Mereka lebih layak disebut korban,” kata Sutanto yang juga kepala BNN tersebut kala itu.

(more…)

Sumber Kompas

Jika Anda adalah Roy Marten, apa yang Anda butuhkan saat ini? Perawatan dan rehabilitasi, atau penjara?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan baik karena menyangkut kepentingan manusia dan negara. Untuk itu, diperlukan argumen yang mengedepankan rasa keadilan dan kepentingan perlindungan masyarakat.

Mari mulai dengan penjara, pilihan yang lazim dilakukan. Apa manfaat penjara bagi pemakai narkoba seperti Roy Marten? Pendapat umum menyatakan, penjara memberi efek jera. Artinya, mereka yang melakukan tindakan melawan hukum akan takut mengulang perbuatannya karena tidak mau dipenjara lagi. Benarkah? Bagi pengidap masalah adiksi (judi, seks, alkohol, narkoba), pemenjaraan tidak pernah efektif. Sulit mencari bukti itu dalam literatur adiksi.

Kebutuhan akan zat atau perilaku yang digandrunginya, seperti judi, akan memberi dorongan yang amat besar sehingga mengalahkan mekanisme berpikir rasional dan rasa takut akan konsekuensinya. Karena itu, pencandu narkoba dan adiksi lain (penjudi, pemerkosa) adalah residivis paling umum di lembaga pemasyarakatan di mana pun di dunia. Pertanyaannya, mengapa?

(more…)

Detoksifkasi secara garis besar dalam pengertiannya adalah proses pemulihan dari ketergantungan narkoba baik tanpa menggunakan obat ataupun menggunakan obat. Dalam perkembangan jaman saat ini ada beberapa banyak pilihan macam obat yang dipakai untuk membantu dalam proses detoksifikasi yang dijalakukan oleh pengguna narkoba, salah satu diantaranya yang saat ini banyak dipakai oleh pengguna narkoba suntik (penasun) adalah buprenorfin atau yang dikenal dengan nama Subutex. Pil ini dikonsumsi dengan cara sub-lingual, dilarutkan di bawah lidah pemakainya.

Saat ini hampir sebagian besar penasun beralih penggunaan dari pemakaian heroin atau yang dikenal putaw ke Subutex. Selain harga yang relatif terjangkau dibanding harga putaw yang harus dibeli penasun seharga Rp 150.000 per paketnya dengan Subutex cukup dengan Rp 25.000 sudah bisa menutupi rasa sakit karena tidak menggunakan putaw. Murah memang tapi di balik murahnya harga Subutex tersebut menyimpan masalah baru.

Maraknya penggunaan Subutex di kalangan penasun ternyata memotivasi mereka untuk mencoba menggunakannya dengan cara berbeda. Seharusnya pil ini dilarutkan di bawah lidah tapi malah disuntikkan pada pembuluh nadi. Padahal jelas sekali bahwa penggunaan obat ini hanya bisa dipakai dengan cara melarutkan di bawah lidah. Apabila penggunaannya tidak mengikuti anjuran dokter jelas sekali pasti akan menimbulkan dampak yang negatif bagi penggunanya. Dampak negatif yang nyata sudah terjadi pada penasun yang menyalahgunakan Subutex ini adalah penyempitan pembuluh darah, kelumpuhan, urat yang tidak dapat dicari sampai berujung pada kematian.

(more…)

Bila kita kerap mendengar Hak Asasi Manusia (HAM), tentunya kita jangan hanya bisa berucap. Bila kita melihat beberapa orang di sekitar kita tertindas bahkan tersingkir dari kehidupan masyarakat sosial jangan hanya melihat dan berkata “kasihan”. Bila kita memang merasa peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, sekarang saatnya kita bersuara dengan lantang. Kasihan, tidak hanya cukup dengan kasihan. Kita tidak dapat berharap bahwa perubahan akan terjadi dengan tanpa usaha. Untuk melakukan perubahan pastinya ada usaha untuk dapat mengatasi masalah diskriminasi yang terjadi pada pecandu narkoba dan orang dengan HIV/AIDS (Odha).

Berangkat dari masalah tersebut sekaligus untuk memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2007, IKON Bali akan menggelar pagelaran seni bertajuk Cinta, Damai, Peduli dan Anti Diskriminasi.

Dasar pemikiran dari kegiatan pentas musik anti diskriminasi ini bahwa pecandu dan Odha menyerukan kepada semua pihak, “Keberadaan, kehadiran kami bukanlah suatu bencana, tetapi suatu kenyataan perjalanan kehidupan yang harus kami jalankan tanpa harus mendapatkan ruang jarak, perbedaan, stigma (cap buruk)”. Pecandu dan Odha membutuhkan dukungan dari semua pihak karena bagaimanapun juga pecandu dan Odha adalah bagian dari masyarakat Indonesia.

(more…)

Foto-foto berikut adalah rekaman aksi IKON Bali pertama kali pada Desember 2006. Aksi di Pengadilan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar ini dilakukan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Tuntutan kami: Vonis Rehabilitasi Sekarang Juga!