Sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (Napza) harus terlibat dalam pengorganisasian. Dengan demikian, pengguna Napza sebagai kelompok yang terdampak Napza bisa mendorong tata pemerintahan yang lebih baik dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS.

Demikian salah satu hasil diskusi sesi pada hari kedua Pekan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Makassar, Selasa (17/6). Diskusi bertema Pengorganisasian Kelompok Terdampak Napza itu menghadirka pembicara Koordinator Ikatan Korban Napza (IKON) Bali I Gusti Ngurah Wahyunda, Ketua Dewan Nasional Jaringan Advokasi Harm Reduction (Jangkar) M Sophian Ihramsyah, Direktur Eksekutif Yayasan Spiritia Daniel Margurai, dan Warga Peduli AIDS Kiaracondong Bandung Tati Hartati.

(more…)

Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Napza) berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Sebab sudah terbukti penjara tidak bisa menyelesaikan ketergantungan pengguna Napza. Sebaliknya, penjara malah mempermudah pengguna untuk mendapatkan narkoba. Demikian kesimpulan diskusi Keadilan Hukum bagi Pengguna Napza pada hari pertama Pertemuan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Ruang Azalia, Senin (16/6).

Simplexius Asa, pembicara yang mewakili pengamat hukum dari Kupang, mengatakan bahwa hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika hanya menempatkan pengguna Napza sebagai pelaku tindak kriminal. Tidak hanya pada pengguna tapi bahkan pada keluarga dan temannya. “Tapi apa tindakan jahat yang sudah dilakukan mereka. Masa hanya diam sudah dianggap sebagai pelaku tindak criminal,” kata Simpex, panggilannya.

(more…)

Sepuluh tahun pelaksanaan program harm reduction (HR) di Indonesia, ternyata kurang memberi tempat pada pecandu Napza sebagai subjek. Karena itu Pekan Nasional Harm Recution (PNHR) II tahun ini berusaha memberi tempat agar pengguna Napza bisa lebih banyak terlibat. Karena itu, tema PNHR II adalah Saatnya Memanusiakan Pengguna Napza.

Inang Winarso dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers di Hotel Clarion Makassar, Minggu [15/6/08]. Jumpa pers itu dalam rangka PNHR II di Makassar, 15-18 Juni 2008.

(more…)

Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI) berganti nama jadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia. Perubahan itu dihasilkan dalam diskusi Community Forum jaringan pengguna Napza tersebut di Hotel Clarion, Makassar, Minggu [15/6/08]. Perubahan nama dari pengguna menjadi korban ini diharapkan bisa mengubah persepektif orang lain pula bahwa pengguna narkoba adalah korban, bukan pelaku tindak kriminal.

“Pengguna Napza adalah korban dari kebijakan yang tidak pernah berpihak pada pengguna,” kata Liliani, Community Organizer IPPNI. Mudahnya orang untuk mendapatkan Napza di pasaran adalah bukti bahwa pengguna adalah korban.

(more…)

Pernyataan Sikap Ikatan Korban Napza (IKON) Bali dalam Rangka kegiatan Renungan Perjalanan Korban Napza

Kehidupan seorang yang terjebak dalam belenggu Napza bagaikan pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”. Manusia yang awalnya mempunyai potensi yang besar untuk bangsa ini terpaksa harus menjalani kehidupan yang tidak mereka inginkan. Banyak sebab yang menjadi alasan kenapa mereka terjerumus menjadi manusia yang kehidupannya diatur oleh barang-barang yang sering dibilang masyarakat “HARAM” yaitu Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya. Pecandu Napza adalah seseorang yang hidup untuk memakai Napza dan memakai untuk hidup. Jika kita bertanya kepada semua pecandu siapaun diantara mereka tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Kecanduan memaksa kami untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan, norma, agama dan hala-hal lain di negara ini.

Dalam acara ini kami ingin menyampaikan bahwa pecandu itu adalah KORBAN!

Kami pecandu mengakui bahwa kami memang bersalah memakai narkoba, tapi coba kita lihat kenapa kami sampai memakai narkoba itu! Miskinnya informasi yang benar terhadap penanggulangan Napza merupaka salah satu contoh penyebab banyak orang menjadi pecandu, banyak kampanye-kampanye penaggulangan narkotika yang malah membentuk opini masyarakat menjadi mendiskriminasi pecandu, cap jelek atau stigma juga masih melekat terhadap kami. Banyak masyarakat yang masih menganggap kami ini hanyalah sampah bagi negara ini, dan juga keadaan yang tidak dapat kami hindari karena keadaan sisitem yang hanya memihak pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan sehingga sampai dengan saat ini masih dapat menjalankan bisnis narkobanya dengan aman adalah hal yang perlu kita renungkan. Kita bisa lihat bahwa banyak Bandar besar yang mungkin lagi apes tertangkap dapat lolos dari jeratan hukum yang berat tetapi bagi pecandu yang masih dalam kelas pemakai hukumannya justru bisa lebih berat.
(more…)

Kronik Medical Person adalah istilah kedokteran yang ditujukan kepada pecandu drugs. Istilah ini mengacu pada fakta bahwa pecandu korban yang harus dilindungi atas dasar hukum juga harus dibentuk ke arah pemulihan. Karena itu ada dua proses yang dilalui oleh si pecandu yaitu di satu sisi pecandu tetap sebagai warga yang wajib mematuhi hukum yang berlaku dan di lain sisi pecandu juga berhak mendapatkan pengobatan disertai pemulihan.

Masalahnya, pecandu selama ini hanya mendapatkan stigma atau julukan sebagai biang keroknya terjadinya kriminalitas dan yang lebih parah lagi adalah sampah yang harus disingkirkan, dipenjara atau bila perlu dihapuskan dari muka bumi ini. Selama ini masyarakat banyak yang berpikiran bahwa pecandu pasti pernah melakukan tindakan kriminal. Atau suatu ketika, nanti, besok atau kapan saja di mana saja pecandu akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Inilah stigma yang harus dihilangkan.

Ingat!! Penjara sudah penuh. Kurang lebih 30 s/d 40 % penjara di seluruh Indonesia kebanyakan kasus narkoba dan tidak tertutup kemungkinan angka ini akan terus meningkat jika pemerintah, aparat dan pihak-pihak terkait tidak segera menanggapi, memutuskan dan merealisasikan tindakan pencegahan preventif disertai tindakan nyata untuk memberi ruang bagi pemulihan si pecandu. Memang diakui selama ini sudah dilakukan upaya-upaya preventif yang sudah dilakukan oleh BNN dan pihak kepolisian. Namun upaya seperti itu saja sepertinya tidak membuat masalah menjadi selesai, ketika informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba gencar-gencarnya disosialisasikan toh tetap saja stigma dan diskriminasi bagi pecandu tetap saja berlaku.

Ironisnya solusi terakhir yaitu penjara malah menjadi ajang tempat peredaran narkoba yang aman. Satu hal yang memprihatinkan baru-baru ini terjadi di Lapas Kerobokan yaitu ketika sipir penjara yang seharusnya sebagai pembina dan panutan oleh warga binaan Lapas malah jadi pengedar narkoba. Sungguh memalukan. Dan itu artinya lagi-lagi pecandu bukan diberi solusi untuk pulih terlebih lagi menjadi jera dan tobat tapi justru terjerumus lebih dalam ke jurang kelam tanpa harapan yang akhirnya sia-sia.

(more…)

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sedini mungkin. Benteng yang kuat harus ditanamkan sejak dari rumah. Keluarga merupakan pertahanan utama agar seseorang bisa terhindar dari jeratan narkoba. Demikian yang terangkum dalam Dialog Publik “Peran Keluarga dalam Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” yang diselenggarakan di Wantilan DPRD Bali Renon Denpasar Sabtu 23 Februari 2008 kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional I Made Pastika sebagai pembicara tunggal dan Prof. LK Suryani sebagai moderator. Acara yang dihadiri berbagai kalangan lintas usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga kakek-nenek terlihat meriah. Prof. Suryani menyampaikan, ada dua penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba yaitu faktor internal dan faktor eskternal.

“Faktor internal meliputi ketidakmatangan emosi seseorang. Ketidakmatangan emosi ini dimulai sejak dalam kandungan. Misalnya, seseorang yang tidak dikehendaki kelahirannya sehingga ibu si bayi berusaha menggugurkan kandungan itu dengan cara apa saja. Hal ini akan membekas dalam hidup si bayi jika lahir,” tegas Prof. Suryani. Dia menambahkan, kemudian apakah seorang anak mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya? Menurutnya, sekarang hampir 90 persen anak-anak tidak pernah didongengkan sebelum tidur oleh ibunya dan tidak pernah makan bersama dengan orang tua. Faktor-faktor ini menyebabkan seorang anak akan mencari identitas atau keluarga baru yang mengakui eksistensinya. Kemungkinan buruk, seorang anak akan dengan mudah terjerat narkoba.

(more…)

Oleh Wayan Agus Purnomo

Sudah bukan rahasia lagi, penjara bukanlah tempat yang kondusif bagi pengguna narkoba. Dalam artian, penjara bukan menjadi jawaban untuk membantu pecandu narkoba untuk mencapai kesembuhan. Sudah menjadi rahasia umum pula, kalau pecandu narkoba bisa “naik pangkat” ketika sudah pernah mencicipi dinginnya lantai penjara. Awalnya hanya pengedar kemungkinan besar bisa menjadi bandar. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan awal pemidanaan bagi pecandu narkoba, memberi efek jera. Alih-alih menjadi kapok, pecandu nakoba justru bisa menjadi rantai baru bagi peredaran narkoba.

Tidak usah jauh-jauh. Tertangkapnya KPLP Kerobokan akibat tersandung kasus narkoba bisa dijadikan parameter. Pihak yang seharusnsya menjadi pengawas agar bisa menimalisir peredaran narkoba justru berbisnis narkoba. Tentu bisa dibayangkan betapa kronisnya bisnis peredaran narkoba dalam penjara. Penjara bukan tempat yang bersahabat bagi pecandu untuk mencapai kesembuhan. Sehingga, diperlukan sistem terpadu yang lebih memiliki daya dukung bagi pecandu narkoba untuk mengatasi ketergantungannya. Kenyataan ini menjadi bukti sahih bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen lapas terkait dengan narkoba.

Hasil penelitian terhadap napi narkoba di lapas dan Rumah Tahanan Negara, hasil kerja sama Bada Pusat Statistik dengan Badan Narkotika Nasional tahun 2006 menemukan sebanyak 8,7 persen dari 1868 responden penghuni lapas pernah memakai narkoba. Artinya, sebanyak 162 orang napi pernah memakai narkoba. Bayangkan berapa jumlah pemakai narkoba dalam penjara jika di dibandingkan dengan jumlah napi sesungguhnya. Namun hasil penelitian bisa saja berbeda dengan kenyatan yang ditemui di lapangan. Bukan tidak mungkin pemakai narkoba di penjara persentasenya jauh lebih besar. Bahkan 4,4 persen pernah melakukan transaksi narkoba dalam penjara dan 9,5 persen responden mengaku pernah ditawari narkoba oleh sesama narapidana.

(more…)

Oleh Wayan Agus “Lenyot” Purnomo

Sebagai kaum minoritas (minority society), pecandu narkoba sangat rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apalagi, ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Stigmasisasi dan diskriminasi merupakan hal lumrah yang harus diterima.

Berdasarkan data yang diterima oleh Yayasan Kesehatan Bali sampai dengan pertengahan Desember 2007, sebanyak 39 orang korban penyalahgunaan narkoba pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Sebanyak 35 orang diantaranya atau 30 persen dari jumlah responden mengakui pernah mendapat kekerasan fisik dari aparat. Kekerasan fisik ini, seluruhnya dilakukan oleh kepolisian. Reformasi kepolisian yang digaungkan pasca reformasi untuk lebih melakukan pendekatan sipil kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum ternyata tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Polisi dalam melakukan penyelidikan dan memeriksa pecandu narkoba justru lebih didominasi dengan pendekatan keamanan berupa penganiayaan secara fisik.

(more…)

Sumber Kompas

Jakarta, Kompas - Kerapuhan di birokrasi, termasuk di lembaga penegak hukum, menjadikan Indonesia dianggap sangat cocok sebagai salah satu lokasi industri narkoba internasional. Dengan kesadaran penuh, sindikat narkoba internasional memanfaatkan berbagai institusi formal negara yang mudah “dibeli”.

Hal itu dipaparkan secara terpisah oleh kriminolog dari Universitas Indonesia, yakni Erlangga Masdiana, Adrianus Meliala, dan Ronny Nitibaskara.

(more…)