TEMPO Interaktif | Jumat, 20 Maret 2009 | 18:24 WIB

Mahkamah Agung meminta hakim tak menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pemakai narkoba. Bagi pengguna psikotropika dan narkoba, Mahkamah Agung mengharapkan hakim memutus agar mereka menjalani pengobatan atau perawatan di tepat rehabilitasi.

Perintah pada hakim untuk memutus agar merehabilitasi pemakai narkoba tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan se-Indonesia. Surat edaran itu diteken Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pada 17 Maret lalu.

Pelaksana Tugas Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko mengatakan memenjarakan pemakai narkoba bukan langkah yang tepat. Pemakai narkoba dilihat dari aspek kesehatan dikategorikan orang sakit. “Mereka kan korban, sakit kok makanya perlu pengobatan,” kata Djoko, di ruang kerjanya, Jumat (20/3).

Mahkamah Agung menilai kondisi Lembaga Pemasyarakatan malah memberi dampak negatif dan memperburuk kondisi kejiwaan serta kesehatan narapidana narkoba. “Pemakai pertama dan pemakai dibawah umur kalau dihukum dan dicampur dengan terpidana lain bagaiamana? kan rusak mereka,” ujar Djoko.

Menurut Mahkamah Agung, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi bagi pemakai narkoba dengan bersadar pada Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika dan Pasal 47 Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Psikotropika menyebutkan penguna prikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. [SUTARTO]

Sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/03/20/brk,20090320-165876,id.html