Oleh Wayan Agus Purnomo

Sebagai bentuk keprihatinan terhadap tingginya pelanggaran HAM di China, tuan rumah Olimpiade 2008, Koalisi HAM Bali menyambut Obor HAM Estafet Global di Lapangan Puputan Badung, Sabtu 12 Januari 2008 lalu.

Koalisi ini terdiri dari beberapa elemen dan LSM yang peduli dengan pelanggaran HAM seperti LBH, PBHI, Manikaya Kauci, Yakeba, PMKRI, NIM, Mitra Kasih, Polwatch, Sandhi Murti, IKON Bali, GAYa Dewata dan GHuRe.

I Nengah Jimat, LBH Bali mengatakan acara ini dilaksanakan terkait dengan penghelatan Olimpiade China pertengahan tahun ini. Berbagai kasus pelanggaran HAM di China merupakan tanggung jawab bersama. Penyambutan obor ini bertujuan untuk menggalang kepedulian dan menggugah masyarakat Bali terhadap kondisi HAM dunia akhir-akhir ini, khususnya dalam Olimpiade Beijing. Penyelenggaraan Olimpiade ini akan menjadi momentum untuk mengingatkan dan menggugah kembali perbaikan HAM dunia yang makin memburuk, terutama di China.

(more…)

Oleh Wayan Agus Purnomo

Sudah bukan rahasia lagi, penjara bukanlah tempat yang kondusif bagi pengguna narkoba. Dalam artian, penjara bukan menjadi jawaban untuk membantu pecandu narkoba untuk mencapai kesembuhan. Sudah menjadi rahasia umum pula, kalau pecandu narkoba bisa “naik pangkat” ketika sudah pernah mencicipi dinginnya lantai penjara. Awalnya hanya pengedar kemungkinan besar bisa menjadi bandar. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan awal pemidanaan bagi pecandu narkoba, memberi efek jera. Alih-alih menjadi kapok, pecandu nakoba justru bisa menjadi rantai baru bagi peredaran narkoba.

Tidak usah jauh-jauh. Tertangkapnya KPLP Kerobokan akibat tersandung kasus narkoba bisa dijadikan parameter. Pihak yang seharusnsya menjadi pengawas agar bisa menimalisir peredaran narkoba justru berbisnis narkoba. Tentu bisa dibayangkan betapa kronisnya bisnis peredaran narkoba dalam penjara. Penjara bukan tempat yang bersahabat bagi pecandu untuk mencapai kesembuhan. Sehingga, diperlukan sistem terpadu yang lebih memiliki daya dukung bagi pecandu narkoba untuk mengatasi ketergantungannya. Kenyataan ini menjadi bukti sahih bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen lapas terkait dengan narkoba.

Hasil penelitian terhadap napi narkoba di lapas dan Rumah Tahanan Negara, hasil kerja sama Bada Pusat Statistik dengan Badan Narkotika Nasional tahun 2006 menemukan sebanyak 8,7 persen dari 1868 responden penghuni lapas pernah memakai narkoba. Artinya, sebanyak 162 orang napi pernah memakai narkoba. Bayangkan berapa jumlah pemakai narkoba dalam penjara jika di dibandingkan dengan jumlah napi sesungguhnya. Namun hasil penelitian bisa saja berbeda dengan kenyatan yang ditemui di lapangan. Bukan tidak mungkin pemakai narkoba di penjara persentasenya jauh lebih besar. Bahkan 4,4 persen pernah melakukan transaksi narkoba dalam penjara dan 9,5 persen responden mengaku pernah ditawari narkoba oleh sesama narapidana.

(more…)

Oleh Wayan Agus “Lenyot” Purnomo

Sebagai kaum minoritas (minority society), pecandu narkoba sangat rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apalagi, ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Stigmasisasi dan diskriminasi merupakan hal lumrah yang harus diterima.

Berdasarkan data yang diterima oleh Yayasan Kesehatan Bali sampai dengan pertengahan Desember 2007, sebanyak 39 orang korban penyalahgunaan narkoba pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Sebanyak 35 orang diantaranya atau 30 persen dari jumlah responden mengakui pernah mendapat kekerasan fisik dari aparat. Kekerasan fisik ini, seluruhnya dilakukan oleh kepolisian. Reformasi kepolisian yang digaungkan pasca reformasi untuk lebih melakukan pendekatan sipil kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum ternyata tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Polisi dalam melakukan penyelidikan dan memeriksa pecandu narkoba justru lebih didominasi dengan pendekatan keamanan berupa penganiayaan secara fisik.

(more…)