M Rizki Maulana – detikNews / Rabu, 19/12/2012
Jakarta – Pengguna narkoba di Indonesia saat ini sudah dianggap memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Dalam penanganannya, baik para penyidik maupun penuntut lebih banyak menggunakan pendekatan kriminal daripada pendekatan kesehatan.
By : Moktar, Jakarta, 11 Maret 2013
Para staf-staf menyebutnya Bunda meskipun umurnya sebaya. Bunda mengingatkan kita pada sosok yang menyenangkan, egaliter, mengayomi dan penuh semangat untuk perbaikan masa depan buat anak-anak dan masa depan peradaban seperti yang digambarkan dalam novel Bunda Maxim Gorky. Bunda dalam novel tersebut membantu perjuangan anak-anaknya menyebarkan brosur “pergerakan buruh “ untuk satu kata yang bernama perjuangan. Wulan bukanlah Bunda yang digambarkan oleh Maxim Gorky, juga bukan Kartini yang dengan gigih memperjuangkan kaum perempuan dijaman kolonial dengan budaya patiarky yang sangat kuat sehingga perempuan menjadi sangat termarginalisasi. Kartini dengan gigih memperjuangkan kesamaan laki-laki – perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mengenalnya dengan buku yang sangat terkenal “Habis gelap, terbitlah terang.”
Ni Komang Erviani, The Jakarta Post, Denpasar | Fri, 02/18/2011 12:10 PM | Bali
Drug addicts and ex-users grouped in the Union of Narcotics Victims (IKON) organization have been complaining about a lack of rehabilitation facilities in Bali.
At a Wednesday seminar on “The Urgency of Rehabilitation for Drug Victims” in Denpasar, they urged the government to improve rehabilitation facilities to cope with the increasing number of addicts.
Ada saja yang memprotes kinerja korps baju coklat. Setelah sebelumnya penangkapan para pelaku perampokan SPBU yang diduga salah tangkap dan diwarnai kekerasan terhadap pelakunya, kini Bidang profesi dan pengamanan (BidPropam) Polda Bali kembali menuai laporan dari masyarakat. Laporan yang datang dari Buleleng ini menyangkut proses penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan Buser Dit Narkoba Polda Bali.
Pertengahan minggu lalu, tepatnya Rabu (4/5), Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap remaja berinisial RUS,14, yang diduga mengantongi sabu-sabu (SS) golongan satu. Dalam aksi penangkapan tersebut, RUS yang sempat digelandang ke Polres Buleleng malam itu diduga mendapat penganiayaan. Sehingga tangan kanannya patah. Pihak keluarga RUS yang mengetahui hal itu langsung bereaksi dan melaporkan dugaan penganiayaan ini ke Bid Prpam Polda Bali, pada Jumat lalu (6/5). Pengaduan itu kemudian diproses dalam bentuk laporan bernomor LP/36/V2011 yang diterima oleh seorang petugas bernama Ngakan Nyoman Tapa.
Oleh Didik Dwi Praptono
Sempat menjalani perawatan sekitar tiga minggu, Sabtu (6/3) lalu, sekitar pukul 00.00, Gung Wah sapaan I Gusti Ngurah Wahyunda, akhirnya berpulang. Berita atas kepulangannya pun mengagetkan kawan juga sesama aktivis korban narkoba dan HIV/AIDS di Bali.
—
KALAU sebelumnya Bali kehilangan “paman” bagi para mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (Napza), atas berpulangnya Direktur Yayasan Kemanusiaan Bali (Yakeba), Bob Monkhouse atau yang akrab disapa Uncle Bob, hari Minggu (7/2) kemarin duka kembali menyelimuti ranah pegiat Napza, saat pengabenan jenazah.
Setelah dirawat selama tiga pekan, I Gusti Ngurah Wahyunda, 30 tahun, meninggal Jumat malam di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Wahyunda adalah Koordinator Ikatan Korban Napza (IKON) Bali, kelompok korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) untuk mereka. Wahyu dan IKON merupakan bagian dari sejarah perjuangan kelompok terpinggirkan tersebut di Bali, bahkan Indonesia.
Lahirnya IKON tak bisa dilepaskan dari maraknya program penanggulangan HIV/AIDS di Bali, terutama di bidang pengurangan dampak buruk (harm reduction). Program ini dilaksanakan di kalangan pengguna Napza dengan jarum suntik atau injecting drugs user (IDU). Ada tiga LSM pelaksana harm reduction di Bali yaitu Yayasan Hatihati, Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), dan Yayasan Mata Hati.
Oleh Yayuk Fatmawati
Permasalahan gender ,merupakan persoalan yang akut di Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi munculnya gerakan perempuan di negeri ini. Tak pelak gerakan perempuan mampu menaikan isu-isu keberpihakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun belum terlalu mencapai hasil yang maksimal, namun patut diakui bahwa isu gender terutama isu terhadap keberpihakn terhadap perempuan menjadi isu yang cukup fundamental dalam setiap dinamika kemasyarakatan maupun sistem ketatanegaraan.
Namun di tengah kemajuan gerakan perempuan dalam mendorong upaya-upaya keberpihakan perempuan, terdapat fakta yang masih miris di beberapa sektor termasuk dalam penanganan terhadap korban napza perempuan. Sebagaimana masalah yang dihadapi perempuan, ketimpangan perlakuan terhadap korban napza perempuan, kurang lebih juga disebabkan faktor yang sama yakni system budaya dan kemasyaraakatan yang patriaki menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal inipun berpengaruh secara penuh terhadap pemahaman bagi keberadaan korban napza perempuan.
Terlebih sejak awal tahun 80-an, masyarakat belum banyak mengetahui secara detail mengenai penggunaan napza dan resiko akibat penggunaannya. Akibat system masyarakat yang patriaki, korban napza selalu identik dan lekat dengan laki – laki. Membayangkan seorang pengguna napza selalu terbayang laki-laki yang berpenampilan urakan, kurus dan sangat maskulin. Dan jarang mengaitkannya dengan perempuan.
Oleh Anton Muhajir
Bali kehilangan paman para mantan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza), Bob Monkhouse. Uncle Bob, demikian panggilan akrabnya, meninggal Minggu sore kemarin di Tabanan akibat serangan jantung.
Hingga pada akhirnya hidupnya, Bob adalah Direktur Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), pusat rehabilitasi bagi pecandu Napza di Bali. Bob mendirikan Yakeba pada 10 April 1999.
Sebelumnya, warga Australia ini pernah mengalami ketergantungan baik pada alkohol maupun Napza lain sejak 1987. Kecanduannya inilah yang membuat dia jatuh bangun. Pernah jadi guru bahasa Inggris di salah satu uiversitas di Bali, karyawan di perusahaan minyak di Kalimantan, hingga terakhir membuat hotel melati di Tabanan, Bali.
Oleh A.A. Eka Dharmika
Sejak tahun tahun 1997 dengan diundangkannya Undang-undang No.22 tahun 1997 Indonesia menempatkan regulasi ini sebagai norma hukum untuk memberantas peredaran NAPZA dan juga secara mutatis mutandis mendukung gerakan war on drug sebagai bagian gerakan internasional yang mulai digalakkan di Indonesia pada tahun 2000. Dalam undang-undang ini memuat secara limitatif bagaimana memberantas peradaran napza beserta sanksi hukumnya. Perjalanan regulasi secara yuridis ini ternyata membuat paradigma kriminalisasi korban napza terlanggengkan karena pada prinsipnya pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Narkotika tersebut mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa kriminalisasi merupakan suatu proses di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses tersebut berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana (Soerjono Soekanto,1985). Praktek kriminalisasi penyalahgunaan napza justru menimbulkan masalah baru. Fakta di lapangan menunjukkan orang-orang yang tertangkap karena membawa satu butir ekstasi lalu diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara setelah keluar dari penjara sebagian besar tidak sembuh seperti yang diharapkan tapi malah meningkat kualitas penggunaan napzanya.
Yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukanya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu napza, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara napza.
Sumber Petisi Online
Meminta perhatian yang besar kepada Yth:
Presiden Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kami, yang menandatangani petisi ini, menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia telah melanggar Hak Asasi setiap manusia untuk dapat hidup sehat dan bebas dari rasa takut sebab Undang-Undang ini telah bersifat sangat represif terhadap pengguna Narkotika dengan memidanakan semua orang yang berhubungan dengan penggunaan narkotika, termasuk keluarga dan teman-temannya, tanpa memperhatikan aspek kesehatan bagi mereka yang telah menkonsumsi narkotika.
Dalam undang-undang ini, pelaksanaan program Harm Reduction untuk mengurangi tingkat infeksi di kalangan pengguna Narkotika suntik juga telah mengalami hambatan sebab tercantum di dalamnya ancaman pemidanaan bagi mereka yang bergerak di dalam layanan jarum suntik steril.
Ikatan Korban Napza (IKON) Bali adalah kelompok yang memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pecandu maupun mantan pecandu Napza.Untuk mewujudkan cita-cita tersebut IKON Bali melakukannya melalui empat program utama yaitu Advokasi, Dokumentasi, Kampanye, dan Sosialisasi.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
IKON Bali
Jl Mertasari No 152
Suwung Kangin
Denpasar Selatan
Telp 0361-724699.
Email ikon@ikonbali.org