Oleh Didik Dwi Praptono

Sempat menjalani perawatan sekitar tiga minggu, Sabtu (6/3) lalu, sekitar pukul 00.00, Gung Wah sapaan I Gusti Ngurah Wahyunda, akhirnya berpulang. Berita atas kepulangannya pun mengagetkan kawan juga sesama aktivis korban narkoba dan HIV/AIDS di Bali.

—

KALAU sebelumnya Bali kehilangan “paman” bagi para mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (Napza), atas berpulangnya Direktur Yayasan Kemanusiaan Bali (Yakeba), Bob Monkhouse atau yang akrab disapa Uncle Bob, hari Minggu (7/2) kemarin duka kembali menyelimuti ranah pegiat Napza, saat pengabenan jenazah.

Read the rest of this entry →

Setelah dirawat selama tiga pekan, I Gusti Ngurah Wahyunda, 30 tahun, meninggal Jumat malam di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Wahyunda adalah Koordinator Ikatan Korban Napza (IKON) Bali, kelompok korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) untuk mereka. Wahyu dan IKON merupakan bagian dari sejarah perjuangan kelompok terpinggirkan tersebut di Bali, bahkan Indonesia.

Lahirnya IKON tak bisa dilepaskan dari maraknya program penanggulangan HIV/AIDS di Bali, terutama di bidang pengurangan dampak buruk (harm reduction). Program ini dilaksanakan di kalangan pengguna Napza dengan jarum suntik atau injecting drugs user (IDU). Ada tiga LSM pelaksana harm reduction di Bali yaitu Yayasan Hatihati, Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), dan Yayasan Mata Hati.

Read the rest of this entry →

Oleh Yayuk Fatmawati

Permasalahan gender ,merupakan persoalan yang akut di Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi munculnya gerakan perempuan di negeri ini. Tak pelak gerakan perempuan mampu menaikan isu-isu keberpihakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun belum terlalu mencapai hasil yang maksimal, namun patut diakui bahwa isu gender terutama isu terhadap keberpihakn terhadap perempuan menjadi isu yang cukup fundamental dalam setiap dinamika kemasyarakatan maupun sistem ketatanegaraan.

Namun di tengah kemajuan gerakan perempuan dalam mendorong upaya-upaya keberpihakan perempuan, terdapat fakta yang masih miris di beberapa sektor termasuk dalam penanganan terhadap korban napza perempuan. Sebagaimana masalah yang dihadapi perempuan, ketimpangan perlakuan terhadap korban napza perempuan, kurang lebih juga disebabkan faktor yang sama yakni  system budaya dan kemasyaraakatan yang patriaki menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Hal inipun berpengaruh secara penuh terhadap pemahaman bagi keberadaan korban napza perempuan.

Terlebih sejak awal tahun 80-an, masyarakat belum banyak mengetahui secara detail mengenai penggunaan napza dan resiko akibat penggunaannya. Akibat system masyarakat yang patriaki, korban napza selalu identik dan lekat dengan laki – laki. Membayangkan seorang pengguna napza selalu terbayang laki-laki yang berpenampilan urakan, kurus dan sangat maskulin. Dan jarang mengaitkannya dengan perempuan.

Read the rest of this entry →

Oleh Anton Muhajir

Bali kehilangan paman para mantan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza), Bob Monkhouse. Uncle Bob, demikian panggilan akrabnya, meninggal Minggu sore kemarin di Tabanan akibat serangan jantung.

Hingga pada akhirnya hidupnya, Bob adalah Direktur Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), pusat rehabilitasi bagi pecandu Napza di Bali. Bob mendirikan Yakeba pada 10 April 1999.

Sebelumnya, warga Australia ini pernah mengalami ketergantungan baik pada alkohol maupun Napza lain sejak 1987. Kecanduannya inilah yang membuat dia jatuh bangun. Pernah jadi guru bahasa Inggris di salah satu uiversitas di Bali, karyawan di perusahaan minyak di Kalimantan, hingga terakhir membuat hotel melati di Tabanan, Bali.

Read the rest of this entry →

Oleh A.A. Eka Dharmika

Sejak tahun tahun 1997 dengan diundangkannya Undang-undang No.22 tahun 1997 Indonesia menempatkan regulasi ini sebagai norma hukum untuk memberantas peredaran NAPZA dan juga secara mutatis mutandis mendukung gerakan war on drug sebagai bagian gerakan internasional yang mulai digalakkan  di Indonesia pada tahun 2000. Dalam undang-undang ini memuat secara limitatif bagaimana memberantas peradaran napza beserta sanksi hukumnya. Perjalanan regulasi secara yuridis ini ternyata membuat paradigma kriminalisasi korban napza terlanggengkan karena pada prinsipnya pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Narkotika tersebut mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kriminalisasi merupakan suatu proses di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses tersebut berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana (Soerjono Soekanto,1985). Praktek kriminalisasi penyalahgunaan napza justru menimbulkan masalah baru. Fakta di lapangan menunjukkan orang-orang yang tertangkap karena membawa satu butir ekstasi lalu diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara setelah keluar dari penjara sebagian besar tidak sembuh seperti yang diharapkan tapi malah meningkat kualitas penggunaan napzanya.

Yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim  untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukanya rehabilitasi.  Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu napza, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara napza.

Read the rest of this entry →

Sumber Petisi Online

Meminta perhatian yang besar kepada Yth:

Presiden Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kami, yang menandatangani petisi ini, menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia telah melanggar Hak Asasi setiap manusia untuk dapat hidup sehat dan bebas dari rasa takut sebab Undang-Undang ini telah bersifat sangat represif terhadap pengguna Narkotika dengan memidanakan semua orang yang berhubungan dengan penggunaan narkotika, termasuk keluarga dan teman-temannya, tanpa memperhatikan aspek kesehatan bagi mereka yang telah menkonsumsi narkotika.

Dalam undang-undang ini, pelaksanaan program Harm Reduction untuk mengurangi tingkat infeksi di kalangan pengguna Narkotika suntik juga telah mengalami hambatan sebab tercantum di dalamnya ancaman pemidanaan bagi mereka yang bergerak di dalam layanan jarum suntik steril.

Read the rest of this entry →

Ibu Ketua Komisi Narkotika dan Zat Adiktif dari Badan PBB
Ratu dari Negara Swedia,
Direktur Komisi,
Direktur UNODC,
Perwakilan dari pejabat tingkat tinggi dari negara-negara dunia.

Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih atas keramahtamahan dari pemerintah dan dari rakyat Austria atas penyelenggaraan pertemuan ini, yang menunjukkan rasa tanggung jawab atas umat manusia. Sebuah pertemuan yang diadakan dengan mengatasnamakan upaya melawan peredaran gelap zat-zat Napza..

Saya menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan kehadiran saya pada pertemuan tingkat internasional ini. Sehingga dengan segala hormat saya meminta kepada anda agar dilakukan koreksi atas kesalahan sejarah yang ada di sini. Sebuah kesalahan yang dapat ditemukan pada Konvensi Tunggal tahun 1961 dari PBB mengenai daun COCA.

Kesalahan ini dapat ditemukan pada Kalimat ke-12 dari Artikel 49, dengan pernyataan berikut, “Pengunyahan [chewing] daun Coca harus dihapuskan dalam kurun waktu 25 tahun sejak diberlakukannya Konvensi ini.”

Di samping itu, pada Judul 1 (c) dari Artikel 49 dikatakan bahwa, “Salah satu pihak pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau penetapan, memiliki hak untuk mengizinkan dengan sementara di salah satu dari wilayah negaranya pengunyahan daun Coca”.

Read the rest of this entry →

by Anton Muhajir

Drug users in Asia and Pacific regions face discrimination and limited access to proper medical treatment since many of these countries still regard human rights as minor problems, a forum was told Thursday.

“It requires comprehensive policy changes at the national, regional and international levels to enable these persons to receive needed medications and treatments,” said a speaker in a forum on Injecting Drug Users (IDU), with the theme Reform: Toward Human Rights Drug Policy, in Sanur, as part of the 9th International Congress on AIDS in the Asia-Pacific.

Dean Lewis, a member of the Asian Network for People who Use Drugs (ANPUD), told the forum that harm reduction was among the efforts to reduce negative impact among IDU persons.

Read the rest of this entry →

STATEMENT AND RECOMMENDATION OF THE PEOPLE WHO USE DRUGS FORUM-PRE CONGRESS ICAAP IX
SANUR BEACH HOTEL, 8 AUGUST 2009

The People who Use Drugs Forum with all clarity is aware that global polical and economical policies are at the root of the problems that have brought social, economical, cultural and health harms towards drug users.

1. The superpower nations are dominating the Asian Pacific region through treaties and agreements at international and regional levels to put pressure upon our governments and determining our Drug Laws;

2. International agreements are made based on interests of political and economical nature, therefore distancing drug use of the Asian Pacific social and cultural context;

3. The greatest harms as results are : imprisonment, extortion and abuse of power – therefore human rights violation, all in the name of drug control

Read the rest of this entry →

Oleh Anton Muhajir

Pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza) di kawasan regional Asia Pasifik masih menghadapi masalah terkait dengan akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan di negara-negara kawasan ini belum menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar. Perlu ada kebijakan di tingkat nasional dan lokal selain juga keterlibatan pengguna Napza untuk mewujudkan perubahan layanan kesehatan yang lebih manusiawi pada pengguna Napza.

Masalah ini mengemuka dalam forum diskusi injecting drug user (IDU) bertema Reform: Toward Human Right Based Drug Policy di Sanur Bali pada Sabtu (8/8). Forum para pengguna napza dengan jarum suntik (penasun) dalam rangka The 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pasific (ICAAP 9) itu diikuti sekitar 100 orang dari jaringan IDU di Asia dan Pasifik termasuk Australia, India, dan Cina.

Dean Lewis, anggota Asian Network for People who Using Drug (ANPUD), mengatakan harm reduction sebagai upaya untuk mengurangi pengurangan dampak buruk di kalangan IDU masih belum menjadi strategi nasional di sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Read the rest of this entry →